Implikasi Hukum Pernikahan Digital: Analisis Status  Hukum dan Keabsahan Pernikahan Online di  Indonesia

Authors

Septien Dwi Savandha Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea (UTEL), USA

Perkawinan Digital, Validitas Hukum, Pencatatan Sipil, Peraturan Perkawinan, Hukum Keluarga.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan,

termasuk institusi perkawinan. Fenomena pernikahan digital semakin berkembang, terutama sejak

pandemi COVID-19 yang memaksa banyak pasangan untuk mengadakan pernikahan secara online.

Namun, di Indonesia, belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur keabsahan dan pendaftaran hukum

pernikahan digital, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis status hukum dan keabsahan perkawinan digital di Indonesia berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan

pendekatan yuridis-normatif, melibatkan wawancara dengan pejabat dari Kantor Urusan Agama (KUA),

petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta pasangan yang telah menikah

secara digital. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada

15 pasangan dan observasi praktik pernikahan digital di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

70% pasangan mengalami kesulitan mendaftarkan pernikahan digital, 50% kurang memahami aspek

hukum, dan 40% meragukan keabsahan hukum pernikahan mereka. Temuan menunjukkan bahwa

pernikahan digital dapat dianggap sah secara agama jika memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun

menghadapi kendala dalam aspek pencatatan administrasi. Sebagian besar pasangan yang menikah secara

digital mengalami kesulitan dalam mendapatkan akta nikah karena tidak ada peraturan yang mengatur

mekanisme pendaftaran nikah online. Temuan ini menggarisbawahi perlunya pembaruan peraturan hukum

perkawinan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan memberikan kepastian hukum bagi

masyarakat yang memilih pernikahan digital. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan regulasi

perkawinan digital yang lebih adaptif melalui revisi undang-undang perkawinan dan administrasi

kependudukan, serta pedoman dari lembaga keagamaan untuk memastikan legitimasi dan perlindungan

hukum bagi pasangan yang menikah secara digital.